percepatan pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK. percepatan pemberantasan korupsi

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia juga telah memperlihatkan keseriusannya dalam percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Di samping perangkat hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi. percepatan pemberantasan korupsi. Hanya saja pada penerapan penegakan hukumnya masih kurang. Keseriusan Eksekutif Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. Akan. bahwa sebagai wujud nyata upaya inovasi dalam inisiatif2. DAFTAR PUSTAKA. Pada buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan. Pemberantasan Korupsi. 2. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan - 2 - Korupsi. Seluruh upaya yang telah dilakukan. Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini. 2- £« -¦M*¥ë‚ˆ¡þ¨Ö ÿ} § ^ës‰WG'ÁÛ ‰Å¥|. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberantasan korupsi di Indonesia, pada awalnya bersaranakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Bab XXVIII tentang Delik Jabatan. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf kesebelas, butir 10), Kejaksaan. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Namun, masyarakat yang fokus dengan perjalanan agenda pemberantasan korupsi selama era reformasi dengan mudah dapat melacak perbedaan dengan Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. mempercepat pemilihan penyedia barang, penyedia pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultansi, atau jasa lainnya; b. Sekilas Stranas PPK. 1. Karenanya ada tiga hal yang perlu. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Berita . I,II,III. 3) Semoga kedepannya negri ini jauh dari korupsi. Inpres untuk 2016 dan 2017 itu. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang No. Secara umum, ada 3 bentuk tindakan, yakni upaya preventif, detektif, dan represif. TERKAIT PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016). UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. percepatan pemberantasan korupsi. . Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK. Oleh : DRS. Percepatan Pemberantasan Korupsi diharapkan dari waktu ke waktu korupsi di Indonesia berhasil diberantas dan dihilangkan. Keberadaan Inpres No. d Sukriyadin Z, S. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengimplementasikan Inpres tersebut. Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi. 2004, Percetakan Negara RI. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Percepatan Pemberantasan Korupsi. 5 Tahun 2014 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres No. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M/PAN/2006 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 7. Pada bagian diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke-7 menugaskan kepada menteri Pendidikan Nasional untuk. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. *** Sudah cukup banyak kebijakan pemerintah untuk membatasi ruang gerak para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 T. Corruption berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Aparatur. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai kendala. PAN/01/2005 tentang LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah. Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dalam rangka percepatan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018. 3. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan kemudian berturut-turutFoto: byu/don/HUMAS MENPANRB . Jaksa Agung; 4. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan/serangan balik dari koruptor. serta punya integritas dan kredibilitas di dalam percepatan pemberantasan korupsi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengetahui tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di unit kerjanya. Bukankah kita harus menggantung cita-cita pada bintang di langit bahwa korupsi dapat ditaklukkan dengan meminjam kedahsyatan pidato Soekarno, mantan Presiden RI. Pembahasan 1. kualitas pelayanan publik. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pasal Pasal Korupsi. melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Bandung: Pustaka Setia. 6 Taktik Pemerintah Berantas Korupsi. Korupsi. Ditetapkan 9 Desember 2004 Ditetapkan 9 Des 2004. Dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dari 12 instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden, dua butir diantaranya menekankan pada 4. oleh : drs. Instruksi-instruksi tersebut misalnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksikorupsi melalui tindakan represif maupun preventif secara luas dan bersifat ekstraordinary measure. Sedangkan untuk posisi Kapolri dan Jaksa Agung belum ada pergantian. Hits Bulan Ini. Peran Serta Pemerintahan Dalam Pemberantasan Korupsi 7. com, Jakarta Mantan Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan bakal menghadiri pemeriksaan tim penyidik. “Diharapkan dapat mewujudkan good governance,” katanya dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2013 di Jakarta, Rabu (4/12). Reformasi birokrasi yang menjadi pilar. Inpres ini, mengamanatkan berbagai langkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Secara perlahan namun pasti, upaya dan kesadaran PPK, baik di ranah kebijakan pemerintah, pembentukan dan konsolidasi kelembagaan, hingga. Percepatan Pemberantasan KKN dengan menerbitkan 5 (lima) Buku Pedoman Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi yaitu di bidang Pengelolaan APBN/APBD, BUMN/BUMD, Perbankan, Kepegawaian, Sumber Daya Alam dan Pelayanan Masyarakat. Instruksi Presiden No. ¤ Y½² ÒìYg‰ óÄXË I,æ»Ò j–Ôƒ ‡õÑD{û »„O£5| WŒa¡ w^–¨ þåPØ . SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN. sulistya irban wil. Selaku Presiden, saya paling berkepentingan agar pemerintahan yang saya pimpin tidak hanya efektif, namun juga terbebas dari segala bentuk penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme. percepatan pemberantasan korupsi. LSP KPK bertujuan meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan di bidang antikorupsi melalui penyelenggaraan sertifikasi. Jokowi memberikan arahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Percepatan Pemberantasan Korupsi jo. Katalog Produk. Fil 2 PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI f3 NAMA: GREG. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejak 1959, Indonesia Punya 8 Lembaga Pemberantas Korupsi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (Stranas dan RAN PK). Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Taman Suropati No. mencegah dan menentang korupsi serta strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan 3Aryadji. Indonesia merupakan negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. 4. 21 maret 2011. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 11. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk. Satu di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan. A. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 6 Lihat TAP MPR NomorXI/MPR/1998 tsVinding BPHN. Salah satu cara mendorong upaya pemberantasan korupsi lebih optimal adalah dengan cara mencabut atau menghapus kebijakan atau aturan yang dinilai. percepatan pemberantasan korupsi. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Zainuddin Ali, M. Negara dalam hal ini pemerintah perlu mencari format baru dalam pembaruan hukum pemberantasan korupsi. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011: Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011: PERATURAN MENTERI: 1. Dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan SK Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023, Tim Percepatan Reformasi Hukum punya tugas untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 6 Lihat TAP MPR NomorXI/MPR/1998 tsVinding BPHN. RAD–PK sebagai suatu program aksi memuat langkah–langkah konkrit yang telah disepakati para pemangku kepentingan di daerah,. Hal ini untuk mencegah korupsi penyaluran dana mitigasi Covid-19. Percepatan pencegahan dan pemberantasan TPK dapat dirumuskan sebagai ”serangkaian tindakan untuk mengendalikan faktor-faktor pendorong timbulnya TPK, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap TPK, dan mendeteksi, menginvestigasi,. daftar riwayat hidup. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. E. Belakang. Selanjutnya, pemerintah dae- rah dengan komitmen yang tinggi merumuskannya kedalam suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang secara substantif berisi langkah-lang-. DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI . 3. KORUPSI DAN PENYEBABNYA 1. 5 th 2004 percepatan pemberantasan korupsi untuk segenap jajaran eksekutif pusat + daerah ☻ bantu kpk ttg lhk ☻ buat renstra ☻ pel prima pd masyarakat ☻ penetapan wilayah bebas korupsi ☻ melaksanakan kepres 80/2003 mencegah bocor pemborosan apbn - apbd. Setiap perubahan tentu saja membutuhan subyek penggerak yaitu manausia. Upaya apapun yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil tanpa melibatkan : a. Undang-Undang Nomor. sulistya irban wil. BAB 1 Pendahuluan Latar Belakang Pasca reformasi, korupsi menjadi isu yang selalu muncul di Indonesia. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dibentuk Tim Operasi Tertib Kewibawaan dan Pemberantasan Korupsi. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor). Utomo, Warsito, 2005, “Kajian Kritis Otonomi Daerah Yang Mengarah Kepada Pemberdayaan Lembaga. Busuk, Buruk, Jahat, Rusak, Suap, Tdk Bermoral,. pendidikan atau dunia universitas sangat strategis dalam upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagan Konsepsi Pemberantasan Korupsi dalam Otonomi Daerah. Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri, tentang Pengutamaan Penanganana Kasus Korupsi 3. E. Namun implementasi dari Instruksi Presiden ini sangat minim sekali, khususnya pada instruksi ke-5 dimana isntruksi tersebut memerintahkan kepada seluruh pemimpin instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakan program. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah. Source: indonesiabaik. A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Kesepakatan Bersama”) dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam melakukan pemberantasan. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan. Daftar. - Halaman 2. Secara aktual Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan lembaga hukum yang cukup. A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Kesepakatan Bersama”) dengan maksud. 1. JABAR (Nadzier Wiriadinata) 11. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. BAB I. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi k. M. percepatan pemberantasan korupsi, maka civil society harus melakukan perubahan mendasar dalam organisasi dan aspek kelembagaan secara umum. Tipe Dokumen. Reformasi Birokrasi. INDIKATOR KEBERHASILAN Setelah mengikuti pembelajaran ini. PW. Sekilas Stranas PPK. Perilaku korupsi di Indonesia sangat terkait erat dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran yang umumnya dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintahan. Namun, kinerja mereka dinilai tidak begitu memuaskan dalam percepatan pemberantasan korupsi. Dan, menindak lanjuti Inpres No. Melihat komposisi pasukan SBY dalam pemberantasan korupsi ini, tidak akan banyak gebrakan yang mampu menstimulus percepatan pemberantasan korupsi. 03: Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Program Percepatan Pemberantasan. melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 23 KB) Preview PDF. Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jalsa Agung Dan kapolri: Mengoptimalkan upaya – upaya. Sejak saat itu, tercatat tidak kurang dari 178 kasus korupsi di seluruh Indonesia telah dikenai penyidikan, sementara 170 kasus lainnya dilimpahkan ke pengadilan. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Merupakan Salah Satu Jenis Progam Pemberantasan Korupsi (PPK) terintegrasi berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan terintegrasi pula dengan Monitoring Centre For Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya. nama : sulistya nip. Pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sesuai ketentuan Pembenahan Sistem Melalui Upaya Reformasi Birokrasi, Percepatan Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara dan Perbaikan Administrasi Kependudukan 18. Inpres tersebut berisi 12 butir instruksi yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Artinya, lebih dari itu, harus ada kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. , 1999, “Kemandirian Daerah Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah Sesuai dengan UU no 22 dan 25 tahun 1999”, Seminar kesiapan daerah, Semarang. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. Pada periode ini, KPK telah kehilangan taji akibat revisi undang-undang yang melucuti kewenangan dan independensinya. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. Beberapa di antaranya melibatkan pelaku korupsi kelas kakap seperti Nurdin Halid, Abdullah Puteh, dan Adrian Waworuntu. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi 6. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP. SULISTYA Irban Wil. Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 1. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terbukti mampu mendongkrak percepatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari rata-rata 0,06 per tahun menjadi 0,16 per tahun, atau meningkat lebih dari 250 persen dalam periode 2004 – 2009. DPL Jakarta, Penerbit Gramedla. Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jalsa Agung Dan kapolri: Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan/Penuntutan terhadap tindak. 4. Undang-undang RI No. Penerbitan Inpres No. Para Menteri Kabinet. Percepatan Pemberantasan Korupsi. "Melawan korupsi di zaman baru harus dilakukan dengan cara yang canggih," kata Yanuar dalam diskusi. serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat. Siaran Pers Perwakilan Masyarakat Sipil: Perpres Penerapan Prinsip Mengenali “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi. 01. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Hal tersebut dipertegas lagi.